Proyek Pemagaran Sekolah di Bekasi Disetop: Ulah ‘Oknum Lokal’ yang Kerap Buat Resah?

Khafalab.web.id - Sebuah video pendek yang merekam seorang pria menghentikan proyek pemagaran SD Negeri Jatimulya 09, Tambun Selatan, Bekasi, viral di media sosial. Tapi, di balik aksi tersebut, warga justru mulai angkat suara soal sosok pria itu—yang ternyata bukan tokoh masyarakat seperti yang ia klaim, melainkan sosok yang dikenal kerap memicu kegaduhan di wilayah tersebut.

Viral, Tapi Bukan Pertama Kali

Dalam video itu, pria bernama Ade mendatangi lokasi proyek dan dengan nada tinggi menghentikan aktivitas pekerja. Ia mengaku sebagai “putra wilayah” dan menyebut proyek tak berkoordinasi dengan masyarakat setempat.

Namun, beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu justru tidak terkejut. “Waduh, si itu lagi. Dia memang sering begitu. Kalau ada proyek, pasti nongol, nyetop, minta koordinasi. Padahal, bukan pengurus RT atau RW,” kata seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya.

Video itu mungkin baru viral sekarang, tapi aksi semacam itu ternyata sudah berulang kali terjadi.

Proyek Resmi, Justru Dianggap Ilegal

Proyek pemagaran sekolah yang dihentikan sebenarnya adalah program resmi dari Pemkab Bekasi, melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Kepala Bidang Bangunan Negara, Ade Sudrajat, menyatakan bahwa semua sudah sesuai prosedur.

“Ini proyek legal, pakai APBD. Kami juga sudah sosialisasi ke sekolah. Tidak benar kalau disebut tidak berkoordinasi,” ujarnya.

Ironisnya, justru karena klaim “tidak dikoordinasikan ke warga” lah proyek itu dihentikan secara sepihak oleh pihak yang tidak memiliki wewenang.

Siapa Sebenarnya Oknum Ini?

Ade, pria dalam video, mengaku sebagai warga lokal yang peduli. Tapi banyak warga lain justru menyebutnya sebagai “oknum” yang kerap mengganggu proyek pembangunan.

Menurut informasi dari warga sekitar, setiap kali ada pembangunan—baik itu drainase, pengecoran jalan, atau renovasi fasilitas umum—oknum ini kerap muncul dan meminta “uang rokok” sebagai syarat izin keamanan wilayah. Jika permintaan tak dituruti, proyek kerap diganggu, bahkan dihentikan dengan dalih “tidak koordinasi.”

“Sudah jadi rahasia umum. Kadang pelaksana proyek jadi serba salah. Mau lanjut takut ribut, mau berhenti rugi,” kata seorang tokoh warga.

Sekolah Tak Pernah Komplain

Pihak sekolah, melalui kepala SDN Jatimulya 09, Junaedi, menyebut bahwa proyek pemagaran sangat dibutuhkan karena pagar lama sudah rusak parah.

“Pagar lama cuma pakai kawat. Anak-anak bisa keluar masuk, tidak aman. Jadi kami senang waktu tahu pagar mau dibangun,” katanya.

Ia pun menyayangkan kejadian penghentian proyek oleh pihak luar yang bukan bagian dari pelaksana, bukan pihak sekolah, bahkan bukan pengurus lingkungan resmi.

Publik Mulai Gerah

Respons publik di media sosial pun memanas. Banyak netizen mengecam tindakan oknum tersebut. Di kolom komentar, tidak sedikit yang menyebut tindakan itu sebagai bentuk pungli berkedok “pengawasan wilayah.”

“Kenapa proyek untuk kebaikan umum malah disabotase? Ini sih bukan peduli, tapi cari cuan dari proyek pemerintah,” tulis salah satu pengguna Instagram.

“Kalau benar peduli, harusnya bantu kelancaran pembangunan, bukan malah bikin mandek,” tulis lainnya.

Pemerintah Daerah Tidak Tinggal Diam

Dinas terkait memastikan proyek akan tetap berjalan. Pekerjaan dihentikan sementara demi menghindari gesekan, tapi akan dilanjutkan dengan pengamanan dan pemantauan lebih ketat.

“Kami tidak ingin sekolah jadi korban karena ulah segelintir orang. Pembangunan tetap jalan. Kami harap masyarakat mendukung, bukan menghambat,” ujar Ade Sudrajat dari Dinas Cipta Karya.

Pihak kepolisian setempat juga dikabarkan sudah menerima informasi soal kejadian tersebut, meski belum ada laporan resmi.

Pelajaran yang Bisa Diambil

Kejadian ini membuka mata banyak pihak bahwa gangguan terhadap proyek publik bukan hanya soal teknis atau birokrasi—kadang ada pihak-pihak yang merasa memiliki wilayah dan memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.

Pembangunan harusnya jadi momen kolaborasi, bukan kesempatan cari keuntungan pribadi. Ketika proyek yang membawa manfaat bagi anak-anak sekolah pun dihambat, pertanyaannya bukan lagi “siapa yang salah?” tapi “sampai kapan kita membiarkan ini terjadi?”

---

Penutup: Saatnya Bertindak, Bukan Hanya Viral

Video bisa viral, publik bisa marah, dan proyek bisa tertunda. Tapi tanpa langkah tegas terhadap oknum yang meresahkan, kejadian serupa akan terus berulang.

Masyarakat punya peran untuk ikut menjaga dan mendukung pembangunan. Dan jika ada oknum yang mengaku “putra wilayah” tapi kerjanya justru menghambat kemajuan, mungkin sudah saatnya disadarkan—bahwa Bekasi dan sekolah-sekolahnya butuh pembangunan nyata, bukan drama jalanan.